METRO24JAM.ID – Gelombang kritik kembali menghantam PT Pelindo (Persero). BUMN pengelola pelabuhan ini kerap berinvestasi di Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, deretan proyek yang digadang-gadang jadi tulang punggung logistik nasional itu justru disinyalir lebih banyak menelan kerugian ketimbang menghasilkan keuntungan.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), PT Pelindo berpotensi mengalami kerugian minimal Rp470,7 miliar dari investasi di Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC). Fakta yang bikin geleng kepala, sejak beroperasi 1 April 2023 hingga November 2024, pendapatan JTCC belum mampu menutup beban bunga pinjaman. Jalan tol sudah dibuka, tapi arus kasnya masih jalan di tempat.
Proyek JTCC dijalankan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP) dengan sokongan pinjaman Rp470,70 miliar dari PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API)—anak usaha Sub Holding Pelindo Solusi Logistik. BPK pun mengetuk meja, meminta Direktur Utama Pelindo dan Direksi SPSL segera cari jurus penyelamatan agar lubang kerugian tak makin melebar.
Tak berhenti di situ, 3 PSN lain ikut disorot, diantaranya Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) di Sumatera Utara, serta Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Ketiganya disebut belum memberi kontribusi sesuai target. Artinya, janji manis di atas kertas belum sejalan dengan realita di lapangan.
Pelabuhan Kuala Tanjung yang dioperasikan PT Prima Multi Terminal (PMT)—usaha patungan Pelindo, PP dan Waskita, menelan biaya investasi Pelindo sekitar Rp3,53 triliun. Sumber dana pembangunan sebagian besar berasal dari pinjaman bank Rp2,67 triliun.
Namun sejak beroperasi pada 2019, target kinerja hampir selalu meleset, kecuali satu pos non-petikemas pada 2021. Bahkan, akumulasi rugi-laba pengoperasian Terminal Kuala Tanjung periode 2019–2024 tercatat minus Rp1,069 triliun. Laba yang muncul pada 2023–2024 pun bukan murni dari Kuala Tanjung, melainkan ditopang Terminal Belawan.
Nasib Kawasan Industri Kuala
Tanjung tak kalah muram. BPK menilai pengoperasiannya molor dari jadwal, sementara lahan yang sudah dibebaskan belum menghasilkan return.
Di Pelabuhan Kijing, throughput belum memenuhi studi kelayakan dan belum bisa melayani bongkar muat petikemas, padahal statusnya PSN.
Ironisnya, seluruh temuan ini bukan kejutan. Dewan Komisaris Pelindo disebut telah berulang kali memberi masukan sepanjang 2023–2024 agar kinerja PSN diperbaiki.
Namun publik kini bertanya, mengapa masalah lama terus berulang?
Apakah PSN dikejar demi label strategis, sementara hitung-hitungan bisnisnya tertinggal?
Hingga berita ini terbit, PT Pelindo dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Di media sosial, warganet ramai berdebat, ada yang menyebut ini risiko investasi jangka panjang, tak sedikit pula yang menagih akuntabilitas pengelolaan uang negara.
Satu hal yang pasti, ketika ratusan miliar rupiah dipertaruhkan, publik berhak tahu, PSN ini strategi masa depan atau sekadar proyek prestise yang mahal? (hidayat ahmad/int)
