METRO24JAM.ID – Praktik lancung dugaan intervensi jabatan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kian benderang. Sebuah rekaman percakapan WhatsApp mengungkap aksi agresif yang dilancarkan oleh Ketua Umum DPP Relawan Bobby Lovers Aspiadi Nasution yang mencoba mendikte penempatan posisi strategis di Dinas Pendidikan Sumut menggunakan metode tekanan psikologis, ancaman terselubung, serta tameng kekuatan dari sosok berpengaruh berinisial RPS.
Dari bukti dokumen yang bocor, Aspiadi Nasution secara frontal menyodorkan ‘Surat Permohonan’ setebal 12 halaman. Dia menuntut agar kroninya, London Napitupulu SPd segera diplot sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah VI Siantar Simalungun, mendepak Robinson Sitanggang yang memasuki masa pensiun pada Juni 2025.
Menagih ‘utang’ politik lewat tameng kekuatan RPS, sikap jumawa Aspiadi terlihat jelas sejak awal percakapan. Tanpa tedeng aling-aling, Aspiadi langsung menagih jatah jabatan dengan tameng investasi politik, menyebut bahwa sosok yang dibawanya telah habis-habisan membantu dalam ‘perjuangan 7 bulan yang lalu’ pada masa pemilu. Berlagak memegang kendali penuh di pemerintahan, Aspiadi secara terbuka mencatut nama patron politiknya, RPS, sebagai kekuatan pelindung (backing) yang telah merestui skenario ini lewat kalimat: “Semalam sudah kita sampaikan juga sama bos kita.”
Tak cukup lewat kata-kata, Aspiadi juga melakukan aksi unjuk kekuatan (show of force) dengan mengirimkan foto dirinya yang sedang duduk di balik meja kerja. Di depannya dipajang secara paralel plakat resmi berlambang Pemprovsu dan papan nama DPP Bobby Lovers, sebuah sinyal visual kasar untuk menggertak bahwa organisasi relawannya bersama jaringan RPS mampu menyusup dan menyetir birokrasi pemerintahan.
Kalap karena diabaikan, Aspiadi yang tadinya memohon, malah berubah jadi teror kata-kata. Dugaan watak asli sang ketua relawan baru benar-benar memuncak ketika syahwat politiknya membentur dinding. Saat pihak penerima pesan memilih tidak merespon dan mengabaikan panggilan teleponnya (silent treatment), pola komunikasi Aspiadi langsung bergeser secara radikal dari pura-pura santun menjadi teror kata-kata yang intimidatif.
Hanya dalam rentang waktu beberapa menit di pagi buta, dia memberondong ruang obrolan dengan kalimat-kalimat bernada ancaman agresif guna meruntuhkan mental korbannya.
“Jangan seperti ini pak pak bos… Nanti malu pak bos. Habis takut timbul berani! Harta, jabatan, dan kesombongan milik SANG PENCIPTA,” tulisnya dalam pesan chat yang bernada ancaman.
Pemberondongan pesan ini bukan lagi sekadar permohonan, melainkan bentuk pemaksaan kehendak secara telanjang melalui relasi kuasa kelompok kepentingan. Jabatan publik di sektor pendidikan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, secara serakah coba dijadikan barang dagangan untuk membalas budi politik kelompoknya dengan menyandarkan kekuatan pada sosok RPS.
Skandal ini menjadi bukti nyata betapa berbahayanya jejaring relawan dan patron politik yang mencoba mengangkangi hukum, merusak netralitas ASN dan mengintimidasi tatanan pemerintahan di Sumatera Utara. (rel/hidayat ahmad)
