METRO24JAM.ID – KPK. Nama lembaga ini begitu menakutkan bagi koruptor. Tak hanya kepala daerah, penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan pun keder. Semua pernah merasakan ‘kejam’-nya lembaga anti rasuah ini.
Tapi itu dulu. Dulu, waktu Komisi Pemberantasan Korupsi, ini masih independen. Dulu, waktu Taufiqurrahman Ruki, Antasari Azhar hingga Abraham Samad masih menjadi dedengkotnya.
Namun kini? Kita hanya bisa bermimpi. KPK hanya seperti macan ompong. Masih punya kuasa, tapi taringnya milih-milih.
KPK bisa menggigit kalau calon tersangkanya bukan dalam lingkar kekuasaan. KPK bisa kembali ganas, kalau pelakunya pejabat biasa-biasa saja.
Hal ini terbukti di Medan, Sumatera Utara. Selama menantu Jokowi berkuasa, hanya sekali KPK turun ke Medan (Sumut). Itu saat Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting diciduk.
Namun tetap saja KPK milih-milih. KPK hanya mentok di Topan dan kroco lainnya. Menghadirkan Bobby Afif Nasution untuk menjadi saksi pun KPK tak berani. Konon lagi men-TERSANGKA-kannya.
Sangat berbeda dengan daerah lain. Ketika Kadisnya ditangkap, secara otomatis Gubernurnya ikut terseret. Minimal, Gubernur diperiksa dan dihadirkan jadi saksi.
Tapi untuk Medan (Sumut) cukup berbeda. Secara kasat mata banyak proyek bermasalah, tapi KPK hanya membisu.
Kejaksaan? Lha, ini apalagi. Mulai kasus Lampu Pocong, revitalisasi Lapangan Merdeka, revitalisasi Stadion Teladan, Gedung UMKM USU hingga Gedung Islamic Center, kejaksaan diam. Padahal, banyak kejanggalan di semua proyek itu.
Ada sekali kejaksaan nekat, pimpinannya dalam hal ini Kajari, langsung dimutasi. Itu lah kasus Medan Fashion Festival (MFF).
Kabarnya, di kasus ini juga ada jejak korupsi yang diduga melibatkan lingkaran Kahiyang Ayu.
Lalu, akankah kita terus diam? (hidayat ahmad)
