METRO24JAM.ID – Sebuah unggahan foto proposal sumbangan atau partisipasi kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kota Medan dibuat Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, beredar luas digrup Whatsapp.
Tampak proposal tersebut dengan kop surat tertulis alamat kantor di Jalan T Cik Di Tiro Nomor 66 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, lengkap dicantumkan nomor telepon kantor kelurahan.
Pada halaman judul terdapat logo Kota Medan dengan perihal mohon bantuan. Dalam proposal bernomor 005/138 tersebut, tertulis untuk mendukung kegiatan PAAR, pihak kelurahan memohon bantuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Adapun partisipasi yang dibutuhkan juga dicantumkan dalam proposal.
Diantaranya sewa tenda dan pentas, sewa 350 kursi, sewa sound system dan konsumsi peserta. Terdapat stempel asli yang dibubuhkan tepat pada tandatangan M Taufik SE selaku Lurah Madras Hulu.
Proposal ini ditandatangani langsung Lurah pada 29 April 2026. Sementara permohonan bantuan air mineral 10 kotak diteken tanggal 3 April 2026. Ada penerbitan 2 proposal untuk kegiatan yang sama.
Pada halaman isi tertulis dalam rangka mendukung kegiatan PAAR tahun 2026, Kelurahan Madras Hulu ditunjuk ssbagai tuan rumah dan akan melaksanakan kegiatan tersebut pada 5 Mei 2026.
Berkenaan dengan itu, pihak kelurahan mohon bantuan dan partisipasi dari beberapa perusahaan/pelaku usaha di wilayah Madras Hulu untuk berkontribusi.
Proposal ini kemudian diunggah di beberapa grup WA.
Menanggapi beredarnya proposal mengatasnamakan Kelurahan Madras Hulu, Wali Kota Medan Rico Waas masih bergeming. Chat WA yang dikirim belum direspon orang nomor 1 di Pemko Medan tersebut.
Sementara Lurah Madras Hulu M Taufik SE mengatakan, proposal yang disebar hanya untuk sirkel pertemanan saja. Sifatnya partisipasi dan tidak ada unsur paksaan.
Lurah juga mengatakan, proposal yang disebar sudah sepengetahuan Camat Medan Polonia.
“Proposalnya untuk kawan-kawan saja, yang kebetulan kerja dan pelaku usaha,” aku Taufik kepada wartawan.
Taufik menambahkan, kegiatan itu merupakan swadaya kelurahan, tidak dianggarkan dalam anggaran kelurahan maupun LPM.
Sementara tokoh masyarakat setempat tanpa mau menyebut nama meminta agar Wali Kota Medan turun tangan dan angkat bicara soal instansinya menyebar proposal memohon bantuan untuk mendukung sebuah kegiatan.
“Apa anggaran kelurahan tidak menampung biaya kegiatan tersebut? Setahu saya diatur. Tapi kalau saya salah mohon koreksi,” kata tokoh masyarakat itu.
Dia juga menyarankan agar Wali Kota segera menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Taufik.
“Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif harus diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab,” katanya, Selasa (05/05/2026).
Selanjutnya, tokoh muda ini menegaskan, segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemasyarajatan biasanya dianggarkan melalui APBD atau mekanisme resmi yang sesuai aturan.
Sebab, meminta bantuan langsung kepada pelaku usaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak integritas pemerintah.
“Sebagai langkah korektif, seluruh aparatur di Kota Medan harus ditegur Walikota agar tidak melakukan hal serupa. Karena ini beda tipis sama pungli,” tegasnya lagi. (rel/hidayat ahmad)
