METRO24JAM.ID – Publik Aceh Utara kecewa berat. Pasalnya, sejumlah anggota DPRK Aceh Utara terlibat dalam ‘penjarahan’ bantuan banjir yang tersimpan di posko utama pendopo Bupati.
Info yang disampaikan seorang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab, ini langsung mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Sebab menurut pejabat tersebut, para wakil rakyat dari beberapa fraksi partai, baik nasional maupun lokal, diduga mengambil bantuan secara sepihak di pendopo tanpa prosedur dan tanpa koordinasi.
Tindakan itu dilakukan secara terbuka, hingga membuat kepala Dinas Sosial dan yang juga Plt Sekda Aceh Utara tak berdaya ketika berusaha menghentikan aksi yang dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, sumber itu menyebut, anggota DPRK datang menggunakan mobil double cabin hingga truk, seolah pendopo adalah gudang pribadi mereka.
“Diduga bantuan yang mereka ambil kemudian dibagikan ke daerah pemilihan masing-masing, lengkap dengan pencitraan personal, bukan atas nama pemerintah atau lembaga resmi penanggulangan bencana,” ujar sumber.
Ironisnya dari pantauan wartawan, beberapa wilayah yang tidak terdampak banjir, seperti kawasan Simpang KKA Dewantara, ikut menerima jatah bantuan. Sementara daerah dengan dampak terparah, seperti Langkahan, justru belum tersentuh distribusi.
“Tidak hanya di pendopo. Tim Pemkab melaporkan adanya anggota dewan yang ikut mengambil bantuan dari kapal di Pelabuhan Krueng Geukuh. Kami tidak menyebut nama dan partai, tapi perilaku oknum inilah yang membuat distribusi ke titik-titik terdampak menjadi kacau. Masyarakat marah kepada pemerintah, padahal sumber masalahnya lain,” tegas sumber. (bm/hidayat ahmad)
