METRO24JAM.ID – Menyedihkan! Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyandang predikat sebagai gubernur dengan kinerja terburuk. Hal ini sesuai hasil survei terbaru platform mediamudabicara.ID.
Survei juga memunculkan daftar gubernur di Indonesia dengan kinerja terbaik di mata generasi muda. Tiga gubernur dengan kinerja terbaik, peringkat pertama diraih Pramono Anung (DKI Jakarta), disusul Sri Sultan Hamengku Buwono X (Yogyakarta) dan Dedi Mulyadi (Jawa Barat).
Namun menariknya, untuk gubernur terburuk, peringkat pertama diraih Bobby Afif Nasution (Gubernur Sumut), disusul Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) dan Ahmad Luthfi (Jawa Tengah).
Nama Gubernur Sumut Bobby Nasution menempati posisi teratas sebagai Gubernur Terburuk 2025 dengan tingkat ketidakpuasan publik mencapai 35,09 persen.
Berkaca dari survey tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Elfenda Ananda malah tidak terkejut.
“Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menjadi gubernur berkinerja terburuk versi generasi muda, sesungguhnya tidak mengejutkan bagi sebagian warga Sumatera Utara,’” ucapnya, Rabu (25/2/2026).
Dikatakan Elfenda, survei yang dilakukan oleh platform mediamudabicara.ID, yang menyatakan diri sebagai media kajian dan gerakan anak muda untuk isu kebijakan publik, menggunakan 400 responden dari seluruh Indonesia untuk membaca persepsi generasi muda terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pada kuartal II 2025. Salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan terhadap kepala daerah.
Dari sisi metodologi, persebaran responden disebutkan terdiri atas 59 persen dari Pulau Jawa, 17,6 persen dari Sumatera, 8,3 persen dari Sulawesi dan Maluku, 7,8 persen dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 7,3 persen dari Kalimantan.
Komposisi ini menyisakan kelemahan dalam representasi, terutama jika dikaitkan dengan penilaian terhadap kepala daerah di luar Jawa. Demikian pula latar belakang responden yang sangat beragam mulai dari pencari kerja, dosen, ibu rumahtangga, jurnalis, mahasiswa, ASN, pekerja informal dan swasta, hingga petani dan nelayan tidak serta-merta menjamin keterkaitan langsung antara responden dan dampak kebijakan yang dinilai.
Hasil survei tersebut menempatkan Bobby Nasution sebagai gubernur dengan kinerja terburuk versi generasi muda.
“Temuan ini memang mencerminkan persepsi sebagian anak muda. Namun tidak dapat dijadikan legitimasi tunggal untuk menilai berhasil atau gagalnya tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.
Elfenda menyebut, survei opini publik pada hakikatnya adalah instrumen sosiologis, bukan instrumen audit kinerja. Penilaian objektif terhadap kepala daerah seharusnya bertumpu pada indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, kualitas belanja publik, capaian RPJMD, hasil evaluasi Kemendagri serta pemeriksaan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum.
Meski demikian, lanjut Elfenda, hasil survei itu tetap patut dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengingat berbagai polemik kebijakan yang telah menjadi perhatian publik.
Dinamika sengketa 4 pulau di wilayah antara Aceh dan Sumut, kebijakan penghentian kendaraan berplat BL di Langkat yang memicu gesekan antar daerah, hingga kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting, telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas.
“Belum lagi implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum merata, serta mundurnya sejumlah pejabat eselon II dalam waktu berdekatan yang menimbulkan kesan adanya tekanan politik di lingkungan birokrasi,” kata Elfenda.
Elfenda juga menilai, catatan persoalan itu juga tidak terlepas dari jejak rekam Bobby Nasution saat yang bersangkutan menjabat Wali Kota Medan, seperti kasus polemik revitalisasi Lapangan Merdeka, proyek lampu pocong, rubuhnya kantor kejaksaan Medan, jalan berkeramik, proyek infrastruktur multi years yang dipersoalkan publik.
‘”Rangkaian peristiwa itu membentuk persepsi sosial yang tidak dapat diabaikan,’” ungkapnya. (hidayat ahmad/wsp)
