METRO24JAM.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan ini dinilai berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut. Duh!
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik yang juga peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda menjelaskan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, telah dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025—turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar.
Pemangkasan ini berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.
“Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda melalui keterangan persnya yang dikutip metro24jam.id pada Senin (8/12/2025).
Elfenda menambahkan, dengan total belanja daerah mencapai Rp12,5 triliun, proporsi BTT hanya 0,8 persen. Angka ini jauh di bawah standar internasional kebutuhan dana kedaruratan untuk wilayah rawan bencana, yang umumnya berkisar antara 1,5–5 persen.
Menurut Elfenda, banyaknya pergeseran anggaran sepanjang tahun mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal dan ketiadaan analisis risiko bencana dalam penyusunan APBD.
“Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.
Elfenda juga menyoroti perencanaan anggaran sering kali tidak berbasis data, termasuk data peringatan cuaca dari BMKG. Politik anggaran lebih banyak dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, termasuk pengalihan BTT ke belanja infrastruktur jalan yang kini menjadi sorotan kasus korupsi.
“Pergeseran berkali-kali tanpa kerangka risiko yang jelas membuat BTT digunakan sekadar sebagai pos fleksibel, bukan instrumen kesiap-siagaan,’’ ungkapnya.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, memperlihatkan keterbatasan respons pemerintah daerah. Lambatnya distribusi logistik, jalur evakuasi yang terputus, serta minimnya bantuan awal menjadi sorotan.
Beberapa daerah terpaksa menggunakan dana talangan sambil menunggu bantuan pemerintah provinsi.
“Rakyat yang terisolir karena wilayahnya tidak bisa diakses karena longsor atau jembatan putus, hanya bisa pasrah menunggu bantuan,” kata Elfenda.
Elfenda juga menegaskan, pemangkasan anggaran ini dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko bencana dan tidak mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran di DPRD. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas perencanaan APBD.
“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data, terutama BMKG,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperkirakan total kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota mencapai Rp9,98 triliun.
Kerusakan mencakup sektor infrastruktur, pertanian-perkebunan, kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga fasilitas ibadah.
Hingga kini, tercatat 420.631 kepala keluarga (KK) atau 1.578.014 jiwa terdampak bencana. Jumlah pengungsi mencapai 10.902 KK atau 45.032 jiwa.
Adapun korban meninggal dunia sebanyak 330 jiwa, 650 jiwa luka-luka dan 136 jiwa masih dinyatakan hilang. (hidayat ahmad)
