METRO24JAM.ID – Cuplikan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sempat dirilis melalui akun Facebook resmi partainya pada Oktober 2017, kembali menjadi bahan perbincangan. Terutama saat Indonesia mengalami bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.
“Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini.”
“Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi Tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar!”
Demikian pidato berapi-api Prabowo dalam acara konferensi dan temu kader nasional Partai Gerindra di Bogor Jawa Barat, Oktober 2017.
Setelah hampir 9 tahun berlalu, meme tentang bubarnya Indonesia kembali berseliweran di media sosial. Bahkan potensi disintegrasi bangsa, sempat mulai terasa.
Hal ini bukan karena ambisi politik, tapi lebih karena rasa kecewa akibat bencana Sumatera yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti tidak dipedulikan.
Tuntutan rakyat agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, tak digubris. Asing yang ingin membantu, dilarang.
Bahkan di Medan, bantuan yang sudah dikirim Negara UEA, terpaksa harus dipulangkan. Sungguh hal yang membuat miris!
Namun anehnya, penanganan bencana di Sumatera terkesan lamban. Rumah-rumah penduduk yang terendam endapan lumpur, banyak yang tidak tersentuh bantuan.
Bahkan di sejumlah jalan, masih banyak endapan lumpur, kayu-kayu berserakan dan bebatuan yang tersebar tanpa pernah dibersihkan.
Sudah lebih sebulan berlalu. Tapi progres pemulihan masih sangat jauh dari harapan. Andai relawan tidak banyak yang turun dan memberikan bantuan, entah bagaimana nasib korban bencana, terutama di awal-awal banjir bandang dan longsor terjadi.
Kekesalan itu semakin memuncak, saat relawan sibuk berjibaku membantu korban bencana, sejumlah pejabat malah membuat statemen yang bikin hati rakyat semakin sedih. Bahkan banyak pejabat dan bahkan Presiden Prabowo sendiri, menyindir-nyindir rakyatnya sendiri.
Kalau memang negara sudah banyak berbuat, mestikah rakyat harus memuji? Dan kalau relawan banyak mengabadikan momen kebaikannya ke publik agar diikuti oleh rakyat lainnya, apakah salah?
Pemerintah dikritik, wajar. Rakyat mengeluh atas kurangnya kinerja pemerintah, juga wajar.
Tapi kalau pemerintah haus pujian dan rakyat ‘dipaksa’ diam dengan buruknya kinerja aparaturnya, itu lah yang menjadi ketidakwajaran dalam bernegara.
Kalau sudah begini, akankah ‘mimpi’ Prabowo Indonesia akan bubar di Tahun 2030 terwujud? Atau bahkan sebelum itu? (hidayat ahmad)
