METRO24JAM.ID – Para aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) menggelar aksi di Simpang 4 Bireuen, Minggu (07/12/2025). Aksi unjuk rasa dengan membawa bendera bulan bintang itu, berlangsung tepat saat Presiden Prabowo berkunjung ke Aceh.
Dalam aksinya, para pendemo menyorot lambannya kerja Pemerintah Pusat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di 18 kabupaten/kota di Aceh.
Kordinator Aksi Syahrul mengatakan, bencana yang hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya karena faktor hujan deras, tetapi lebih karena kerusakan lingkungan. Hal ini akibat izin usaha ekstraktif yang masif.
“Aceh bukan tempat wisata bagi perusak lingkungan dan penjahat kemanusiaan,” tegas Syahrul.
Para aktivis menuntut Pemerintah Pusat menetapkan bencana banjir Aceh sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta Prabowo bertanggungjawab atas perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan.
Tak hanya itu, para aktivis juga membuka ruang bagi masyarakat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri (referendum) jika pemerintah tetap lamban dalam penanganan bencana.
Dalam aksi tersebut, para aktivis juga menyoroti konsesi PT Tusam Hutani Lestari (THL) , perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menguasai sekitar 97 ribu hektar hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen dan Aceh Utara.
Syahrul menambahkan, konsesi luas yang dimiliki Prabowo itu juga berdampingan dengan puluhan izin tambang, HPH, HTI lain, dan perkebunan sawit skala besar yang sama-sama menggerus tutupan hutan di kawasan pegunungan dan hulu sungai.
“Kondisi itu melemahkan alam menahan limpahan air hujan. Saat curah hujan ekstrem baru-baru ini, aliran air deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman. Hal ini lah yang dinamakan banjir bandang hingga menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa warga mengungsi,” beber Syahrul.
Tak hanya menyoroti masalah lingkungan, para aktivis juga sempat meneriaki Prabowo sebagai pembunuh dan penjahat kemanusiaan. (sumber: bireuenkeras/tim)
