METRO24JAM.ID, JAKARTA
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lembaga itu ikut dilibatkan dalam pengelolaan migas di atas 12 mil.
Hal itu diungkapkan Kepala BPMA Nasri Djalal saat melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (21/3/2025) di Jakarta.
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan migas di wilayah Aceh.
Beberapa topik yang dibicarakan, diantaranya percepatan proses alih kelola Blok Rantau, keterlibatan BPMA dalam pengelolaan migas di atas 12 mil, serta skema monetisasi MMKBN (Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPMA menekankan pentingnya percepatan proses alih kelola Blok Rantau agar pengelolaan sumber daya migas di wilayah tersebut dapat segera dilaksanakan secara optimal.
Selain itu, Nasri juga menyampaikan keinginan Pemerintah Aceh agar BPMA dapat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan migas di wilayah yang berada di atas 12 mil dari garis pantai, mengingat potensi migas yang cukup besar di daerah tersebut.
“Kami menyampaikan keinginan Pemerintah Aceh agar BPMA dapat diikutsertakan dalam pengelolaan migas di atas 12 mil bersama SKK Migas, karena akan lebih mudah melakukan proses percepatan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif bersama stakeholder di Aceh,” ujar Nasri.
Selain itu, skema monetisasi MMKBN juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini.
“Bahwa skema ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menekan dan mengurangi ketergantungan impor minyak,” tutup Nasri.
Menteri ESDM dalam pertemuan tersebut menyambut baik permintaan yang diajukan oleh Kepala BPMA.
“Kami akan menyetujui permintaan yang diajukan oleh kepala BPMA. Mari kita bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama,” kata Menteri ESDM.
Menteri ESDM juga memberikan pesan khusus kepada BPMA untuk tetap semangat dalam bekerja dan mendukung seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. (SNC/hidayat ahmad)
