METRO24JAM.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari 66 organisasi internasional. Adapun organisasi ini terdiri atas 35 lembaga non-PBB dan 31 badan PBB.
Mengutip dari Aljazeera, Trump telah menandatangani dekrit yang menarik AS keluar dari puluhan organisasi itu pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat.
Sebagian besar yang menjadi target dari perintah eksekutif Trump itu merupakan organisasi, badan, komisi, panel penasihat yang terkait dengan PBB yang fokus pada iklim, tenaga kerja, migrasi, dan isu-isu lainnya.
Menurut Pemerintahan Trump, organisasi itu dikategorikan sebagai organisasi yang berupaya memenuhi kebutuhan keberagaman dan inisiatif ‘woke’ (isu rasial dan ketidakadilan sosial), serta bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.
Berikut daftar lembaga yang akan ditinggalkan AS. Menurut Gedung Putih, untuk 31 Organisasi di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya:
1. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA)
2. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB – Komisi Ekonomi untuk Afrika (ECOSOC-ECA)
3. ECOSOC – Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC)
4. ECOSOC – Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP)
5. ECOSOC – Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA)
6. Komisi Hukum Internasional (ILC)
7. Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (IRMCT)
8. Pusat Perdagangan Internasional (ITC)
9. Kantor Penasihat Khusus PBB untuk Afrika (OSAA)
10. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Anak dalam Konflik Bersenjata (OSRSG-CAAC)
11. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik (OSRSG-SVC)
12. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan terhadap Anak (SRSG-VAC)
13. Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC)
14. Dana Pembangunan Perdamaian PBB (PBF)
15. Forum Tetap PBB untuk Orang Keturunan Afrika (PFPAD)
16. Aliansi Peradaban PBB (UNAOC)
17. Program Kolaboratif PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (UN-REDD)
18. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)
19. Dana Demokrasi PBB (UNDEF)
20. Energi PBB (UN Energy)
21. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women)
22. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)
23. Program Permukiman Manusia PBB (UN-Habitat)
24. Institut Pelatihan dan Penelitian PBB (UNITAR)
25. Kelautan PBB (UN Oceans)
26. Dana Kependudukan PBB (UNFPA)
27. Daftar Senjata Konvensional PBB (UNROCA)
28. Dewan Eksekutif Kepala Sistem PBB untuk Koordinasi (CEB)
29. Sekolah Staf Sistem PBB (UNSSC)
30. Air PBB (UN Water)
31. Universitas PBB (UNU)
Salah satu tindakan pertama Presiden Trump setelah kembali menjabat pada Januari 2025 adalah mengumumkan penarikan AS dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya.
Penarikan ini akan berlaku pada 27 Januari 2026. Mulai saat itu, AS tidak lagi terikat secara hukum oleh janji-janji pengurangan karbon dalam perjanjian tersebut.
Dalam memorandum baru itu, Pemerintahan Trump melangkah lebih jauh dari Perjanjian Paris untuk menargetkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) itu sendiri, yang merupakan perjanjian dasar Tahun 1992 yang menjadi landasan Perjanjian Paris.
Dengan menarik diri dari UNFCCC, Pemerintahan Trump bertujuan untuk keluar dari seluruh kerangka kerja internasional untuk negosiasi iklim.
Penarikan diri dari UNFCCC sangat signifikan karena merupakan perjanjian yang telah diratifikasi oleh Senat.
Wewenang Pemerintahan Trump untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian semacam itu diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum. Kendati demikian, AS tetap menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Program Pangan Dunia (WFP) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), yang menurut Pemerintahan AS memiliki fungsi keamanan atau kemanusiaan yang penting.
Sedangkan 35 Organisasi Internasional Non-PBB, antara lain:
1. Pakta Energi Bebas Karbon 24/7 (24/7 CFE Compact)
2. Dewan Rencana Colombo (Colombo Plan Council)
3. Komisi Kerja Sama Lingkungan Hidup (CEC)
4. Pendidikan Tidak Boleh Terhenti (Education Cannot Wait / ECW)
5. Pusat Keunggulan Eropa untuk Melawan Ancaman Hibrida (Hybrid CoE)
6. Forum Laboratorium Penelitian Jalan Raya Nasional Eropa (FEHRL)
7. Koalisi Kebebasan Daring (Freedom Online Coalition / FOC)
8. Dana Keterlibatan dan Ketahanan Komunitas Global (GCERF)
9. Forum Kontraterorisme Global (GCTF)
10. Forum Global tentang Keahlian Siber (GFCE)
11. Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan (GFMD)
12. Institut Antar-Amerika untuk Penelitian Perubahan Global (IAI)
13. Forum Antarpemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam, dan Pembangunan Berkelanjutan (IGF)
14. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
15. Platform Antarpemerintah Sains-Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES)
16. Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Restorasi Properti Budaya (ICCROM)
17. Komite Penasihat Kapas Internasional (ICAC)
18. Organisasi Hukum Pembangunan Internasional (IDLO)
19. Forum Energi Internasional (IEF)
20. Federasi Internasional Dewan Seni dan Badan Kebudayaan (IFACCA)
21. Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA)
22. Institut Internasional untuk Keadilan dan Aturan Hukum (IIJ)
23. Kelompok Studi Internasional Timbal dan Seng (ILZSG)
24. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA)
25. Aliansi Surya Internasional (ISA)
26. Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO)
27. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)
28. Institut Geografi dan Sejarah Pan-Amerika (IPGH)
29. Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik (PCA)
30. Perjanjian Regional Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP)
31. Dewan Kerja Sama Regional (RCC)
32. Jaringan Kebijakan Energi Terbarukan Abad ke-21 (REN21)
33. Pusat Sains dan Teknologi di Ukraina (STCU)
34. Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik (SPREP)
35. Komisi Venesia Dewan Eropa (Venice Commission). (hidayat ahmad)
